BOLEHKAH STAF DITUNJUK PPTK?

Beberapa waktu lalu, seorang KPA bertanya, “Pak bolehlah CPNS ditunjuk sebagai PPTK?” Saya tanya, “kenapa?”
“Kasubbagnya tidak bersedia, ada Staf tapi CPNS dan TKS.”
Saya bilang, “ya tidak usah menunjuk PPTK.”
“Tapi, bagaimana dengan kuitansi? Di kuitansi terdapat kolum tandatangan persetujuan PPTK?” tanya KPA lagi.
“Kalo begitu kuitansinya ubah.”

Baik dalam PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maupun dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tak ada ketentuan yang melarang PA/KPA menunjuk Staf sebagai PPTK. Dalam Pasal 12 PP No.58 Tahun 2005 hanya disebutkan bahwa PA/KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD sebagai PPTK. Pejabat pada Unit Kerja tidak berarti Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, atau Kepala Sub Bagian. Sebab Staf juga Pejabat, yakni Pejabat Fungsional Umum.

Memang sebaiknya Pejabat yang memimpin Unit Kerja bersangkutan yang ditunjuk sebagai PPTK atau Pejabat struktural di bawahnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (2) Permendagri No.13 Tahun 2006, penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan.  Tapi bagaimana kalau Pimpinan unit kerja atau Pejabat struktural di bawahnya lowong? Atau bagaimana pula, andai PA/KPA lebih percaya pada Staf tertentu, meski Pimpinan unit kerja atau Pejabat struktural di bawahnya ada? Ya, boleh-boleh saja, sepanjang Staf bersangkutan bersedia dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPTK, yakni: (1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; (2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan (3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, baik dokumen administrasi keuangan maupun dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Selain itu dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, PPTK yang ditunjuk harus mampu bekerja sama dengan PPK, dalam hal PPK memintanya sebagai salah satu Tim Pendukung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BOLEHKAH PA/KPA TIDAK MENUNJUK PPTK?
Dalam Pasal 12 PP No.58 Tahun 2005 hanya disebutkan bahwa PA/KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan (dapat) menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD sebagai PPTK. Adanya kata “dapat” pada bunyi Pasal di atas, merupakan tindakan pilihan, artinya PA/KPA boleh menunjuk dan boleh juga tidak menunjuk.

Sama dengan syarat penetapan KPA, yakni didasarkan pada pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, maka dengan syarat ini tidak semua SKPD atau PA dapat mengusulkan penetapan KPA.

Penunjukan PPTK pun ada syaratnya, yakni harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, dan dengan syarat ini tidak semua program dan kegiatan harus selalu ditunjuk PPTK.

Karena PPTK (dapat dikatakan) hanya sebagai perpanjangan tangan PA/KPA, dalam hal PA/KPA merasa bahwa program dan kegiatan yang ada dapat dilaksanakan sendiri, maka haruskah menunjuk PPTK.

Sebagai contoh Kepala Puskesmas, selaku Kepala UPT Dinas Kesehatan dapat saja ditetapkan sebagai KPA oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku PA. Tetapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di UPT, Kepala Puskesmas selaku KPA dapat tidak menunjuk PPTK. [1]

Mungkin demikian. [Wallahu a’lam bish-shawabi]

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under PENDAPAT HUKUM

PA vs KPA

Hati-hati kalau ditunjuk sebagai KPA. Kalau tidak tahu kewenangan apa yang dimiliki. Jangan-jangan kewenangan yang sudah dilaksanakan selama ini, bukan kewenangan yang dilimpahkan.”

Di sebagian besar Kabupaten/Kota, banyak SK Kepala Daerah tentang Penetapan/Penunjukan KPA tidak mencantumkan secara rinci kewenangan apa saja yang dilimpahkan kepada KPA. Misalnya pada diktum SK cuma berbunyi: “tugas dan kewenangan KPA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Atau berbunyi: “tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada KPA lebih lanjut ditetapkan oleh PA”.

Dan ternyata sampai tahun anggaran berakhir, amanat SK tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PA,  tidak pernah ada penetapan pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA. Hal ini dapat jadi bomerang pada saat terjadi kerugian keuangan daerah yang masuk pada ranah pidana, antara PA dan KPA bisa saling lempar kewenangan. Atau dapat saja kedudukan KPA sebagai PPK cacat hukum.

Apa itu PA dan KPA?
Dalam sistem pengelolaan keuangan, PA merupakan singkatan dari Pengguna Anggaran, dan KPA merupakan singkatan Kuasa Pengguna Anggaran. Istilah ini kita jumpai pada UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, dan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

Dalam Pasal 1 PP No.58 Tahun 2005, PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Lalu apa saja tugas dan kewenangan PA dan KPA?
Dalam PP No.58 Tahun 2005 Pasal 10, dan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 10, PA mempunyai tugas dan wewenang:

  1. menyusun RKA-SKPD;
  2. menyusun DPA-SKPD;
  3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  12. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
  13. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Baik dalam PP No.58 Tahun 2005 maupun dalam Permendagri No.13 Tahun 2006, tidak ada pengaturan tugas dan kewenangan apa yang dapat dilimpahkan dari PA kepada KPA.  Kecuali pada Permendagri No.21 Tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua Permendagri No.13 Tahun 2006, yakni dalam Pasal 11 ayat (3a), tugas dan kewenangan KPA meliputi:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  5. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran”.

Adanya pengaturan kewenangan KPA sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3a) Permendagri No.21 Tahun 2011 di atas, tidak dengan serta-merta itu menjadi kewenangan KPA, tetap harus ada SK pelimpahan kewenangan,  karena kewenangan-kewenangan itu bisa saja dikurangi atau ditambah oleh PA, sebagaimana bunyi huruf g. “melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat PA.”

Kemudian, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, bagaimanakah pengaturan tugas dan kewenangan PA dan KPA?
Dalam Pasal 8 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan RUP;
  2. mengumumkan secara luas RUP paling kurang di website Daerah;
  3. menetapkan PPK;
  4. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  5. menetapkan PPHP;
  6. menetapkan:
    1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
    2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi  dengan nilai  di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
  7. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  8. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  10. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PA dapat menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Lantas, adakah pengaturan tugas KPA? Dalam Pasal 10 ayat (4) Perpres No.54 Tahun 2010 hanya disebutkan bahwa KPA mempunyai kewenangan sesuai dengan pelimpahan oleh PA. Selanjutnya tidak ada lagi Pasal yang menjabarkan kewenangan apa saja yang dapat dilimpahkan oleh PA kepada KPA, baik dalam Perpres No.54 Tahun 2010 ataupun dalam perubahan-perubahannya. Memang LKPP pernah menerbitkan Perka LKPP No.1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari PA ke KPA, tapi kemudian dicabut dengan Perka LKPP No.7 Tahun 2015.

Kenapa tidak sekalian saja, dalam SK Penetapan PA, KPA, dan Bendahara diatur juga kewenangan KPA yang dilimpahkan? Untuk SK yang dibuat kolektif, hal ini tidak bisa, sebab kewenangan yang dilimpahkan kepada KPA boleh saja tidak sama antara SKPD A dengan SKPD B, tergantung PA sendiri.

Jadi sebagai KPA, sudahkah kita mengetahui kewenangan apa saja yang dilimpahkan kepada kita? jangan-jangan kewenangan yang dilaksanakan selama ini, bukan merupakan kewenangan yang boleh dilimpahkan.

Mungkin demikian. [Wallahu a’lam bish-shawabi]

Tinggalkan komentar

Filed under PENDAPAT HUKUM

BOLEHKAH KEGIATAN YANG BELUM TERSEDIA ANGGARANNYA DILAKSANAKAN?

BOLEHKAH KEGIATAN YANG BELUM TERSEDIA ANGGARANNYA DALAM DPA-APBD DILAKSANAKAN?
MISALNYA KEGIATAN PERJALANAN DINAS, ALOKASI BELANJA PADA APBD MURNI TELAH HABIS, BOLEHKAH DILAKSANAKAN MENDAHULUI SEBELUM PERUBAHAN APBD DISAHKAN?

Jika hal itu dibolehkan, maka berarti boleh dong apabila, misalnya SKPD DK memerlukan mobil ambulance, beli saja dahulu mobil ambulance nanti dibayar setelah anggarannya dialokasikan pada Perubahan APBD.  Atau SKPD DPU memerlukan kegiatan pembuatan jalan, laksanakan saja dahulu pekerjaan nanti dibayar setelah anggarannya tersedia.

Karena kegiatan telah dilaksanakan dan menjadi utang SKPD, maka TAPD dan Banggar DPRD, mau tidak mau terpaksa harus menyetujui pengalokasian anggaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Tapi bagaimana kalau deadlock, salah satu pihak tidak sepakat dalam penganggaran? Siapa yang akan bertanggungjawab?

Dahulu sebelum Pola Pengelolaan Keuangan BLUD diperkenalkan, Rumah Sakit selalu mengeluh kehabisan stock obat pada awal-awal bulan Januari, dan tidak bisa memberikan pelayanan kepada pasien sebagaimana mestinya. Mau melakukan pengadaan obat tapi terkendala dengan prosedur pengadaan dan APBD yang terlambat disahkan. Sekarang setelah Rumah Sakit ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD maka keluhan itu tidak pernah ada lagi, sebab pola pengelolaan keuangan BLUD terpisah dan lebih fleksibilitas dari APBD. Sehingga untuk melaksanakan pengadaan obat, tidak lagi harus menunggu alokasi anggaran tersedia dalam APBD.

Dalam asas umum pelaksanaan APBD, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 54 ayat (1), ditegaskan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

LALU BAGAIMANA KALAU DALAM KEADAAN DARURAT ATAU KEGIATANNYA MENDESAK?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Yang dimaksud dengan pengeluaran keadaan darurat di sini, termasuk juga belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Selain itu, kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup: [1] program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan [2] keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Sebelum pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak dilaksanakan,  wajib terlebih dahulu diformulasikan ke dalam RKA-SKPD/DPPA-SKPD bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Sedangkan untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Mungkin demikian.
[Wallahu a’lam bish-shawabi]

Komentar Dinonaktifkan pada BOLEHKAH KEGIATAN YANG BELUM TERSEDIA ANGGARANNYA DILAKSANAKAN?

Filed under PENDAPAT HUKUM

MENGAPA PEMBERIAN HONORARIUM / UPAH WAJIB DI SK KAN BUPATI?

Beberapa hari yang lalu, seorang Bendahara SKPD bertanya:  “Pak, kenapa pemberian honorarium kepada Panitia, harus di SK kan lagi? Di DPA kan sudah jelas dirinci, besarannya, volumenya, satuan honor, bahkan jumlah orangnya….?”

Pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan oleh seorang Kepala SKPD, “apa dasar hukumnya, yang mewajibkan pemberian honor harus di SK kan Bupati? Di Kabupaten lain kenapa bisa tidak?”

Tidak salah jika pertanyaan itu dilontarkan.
Selama ini apabila kita mengalokasikan pemberian upah/honorarium/insentif kepada Petugas/Pokja/Tim/Panitia/Badan/Majelis atau apapun namanya, apabila bersumber dari APBD,  maka berapapun besarannya wajib ditetapkan dengan SK Bupati. Padahal pemberian upah atau honor tersebut telah rinci dijabarkan dalam DPA, baik volume, satuan, harga satuan, maupun jumlah besaran.

Jadi untuk apalagi harus ditetapkan dengan SK Bupati? Padahal DPA itu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang merupakan penjabaran dari APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Baik Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah secara hierarki kedudukannya jelas lebih tinggi dari Keputusan Bupati. Namun tetap saja, setiap kali kita menyampaikan laporan realisasi (pencairan) anggaran, atau pada saat pemeriksaan oleh Auditor,  yang pertama dicari adalah SK Bupati, baru kemudian tanda terima honor/upah itu sendiri.

LALU APA DASAR HUKUMNYA?
Ya, apa dasar hukumnya?  Jika kita membaca UU Nomor 32 Tahun 2004 atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, beserta seluruh perubahannya baik Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ataupun Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tak satu pasal pun kita temukan yang mengatur tentang kewajiban pemberian honorarium/upah ditetapkan dengan SK Bupati.

Pengaturan tentang kewajiban pemberian honorarium/upah ditetapkan dengan SK Bupati, ternyata diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dalam setiap tahun anggaran, Menteri Dalam Negeri selalu menetapkan Permendagri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dan ketentuan mengenai kewajiban penetapan dengan SK Bupati tersebut, selalu kita temukan baik dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008, Permendagri No.32/2008, Permendagri No.25/2009, dan seterusnya, hingga yang terakhir Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Ketentuan tersebut kemudian kita adopsi dan kita pertegas lagi dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, baik dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009, maupun Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 yang kemudian diubah beberapa kali, yakni dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013.

Dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, pada bagian Belanja Pegawai, huruf b disebutkan bahwa: “Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.”

Kemudian hampir pada setiap Evaluasi APBD, yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Tim Evaluasi Provinsi selalu merekomendasikan: “agar dalam setiap pemberian upah/honorarium/insentif kepada PNSD/Non-PNSD, sebelum direalisasikan terlebih dahulu dimintakan persetujuan dalam bentuk penetapan Keputusan Bupati. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan fungsi evaluasi dan pengendalian anggaran….”

Dengan demikian, suatu kegiatan yang anggaran honornya telah tersedia dalam DPA dan telah disahkan oleh TAPD, tidak serta-merta dapat dilaksanakan atau direalisasikan, sebelum mendapat persetujuan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Mungkin demikian. [Wallahu a’lam bish-shawabi]

Tinggalkan komentar

Filed under PENDAPAT HUKUM

BERITA DAERAH KAB.HSU TAHUN 2017 NO.23 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TELAH MENGUNDANGKAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TANGGAL 19 JUNI 2017,  DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 23, selengkapnya dapat didownload di sini:
23. LEMBARAN DAERAH TAHUN 2017 NO. 23 TTG BPD

Tinggalkan komentar

Filed under KUMP. PERBUP TAHUN 2017